Tidak Biasa, Tiba-tiba BKKBN Nasihati Pemprov Lampung Soal Penggunaan Anggaran Stunting, Pasti Ada Apa-apanya!
KEPALA Perwakilan BKKBN Lampung dr Nurizky Permanajati menasihati Pemprov Lampung dan seluruh Pemkab/Pemkot untuk menyesuaikan anggaran penangangan stunting.
Nasehat itu bisa disebut sebagai kritik keras terhadap model penangangan percepatan penurunan angka stunting di Lampung yang terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan rapat dan kegiatan lain yang tidak perlu hingga menghabiskan anggaran.
Hanya saja, Nurizky berusaha menyusun kritiknya dengan santun dengan mengatakan bahwa rapat-rapat memang dibutuhkan. “Rapat-rapat memang dibutuhkan, tapi harus disesuaikan agar tidak terlalu besar anggarannya,” kata dia.
Sesuai Perpres Nomor 72, pencegahan stunting harus dilakukan mulai dari hulu, dengan memberikan pendampingan dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui sampai dengan balita.
Semua itu, jelas dia, harus dilakukan bersama-sama dan komprehensif, seperti memberikan asupan gizi langsung, akses air bersih, jamban dan lainnya.
Presiden Jokowi Geram
Kritik Kepala Perwakilan BKKBN Lampung dr Nurizky Permanajati dilontarkan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram lantaran anggaran penanganan stunting di suatu daerah tidak optimal dan tepat sasaran.
Tanpa menyebut daerah, Jokowi menyebut ada alokasi dana Rp10 miliar suatu daerah untuk mengatasi stunting digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas hingga Rp6 miliar.
Dari total Rp10 miliar itu, kata Jokowi, hanya Rp2 miliar yang digunakan untuk membeli telur, susu, daging dan sayur.
“Contoh, ada anggaran stunting Rp10 miliar, coba cek, lihat betul untuk apa Rp10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran,” ungkapnya di Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6).
“Rp10 miliar untuk stunting, dicek, perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, pengembangan bla bla bla Rp2 miliar. Yang benar-benar beli telur hanya Rp2 miliar. Kapan stunting akan selesai kalau caranya seperti ini?” imbuh Jokowi, geram.
Jokowi ingin penggunaan dana ini diubah dari yang berorientasi prosedur menjadi berorientasi hasil agar belanjanya konkret dan optimal.
Contoh Kasus
Sementara Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana mengakui bahwa anggaran stunting baik dari pemerintah pusat maupun dari pemkot harus dipakai tepat sasaran.
“Anggaran stunting dari pemerintah pusat itu ada Rp7 miliar dan pemkot sendiri menganggarkan sekitar Rp2 miliar. Anggaran ini harus dipakai guna pencegahan stunting, tapi tidak melulu membeli makanan bisa juga diperuntukkan penguatan dan pelatihan,” kata dia.
Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membuka Rapat Koordinasi Implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Provinsi Lampung serta Konvergensi Pencegahan Stunting Provinsi Lampung Tahun 2023 di Hotel Emersia, Senin (20/2/2023).
Sebelumnya, kegiatan serupa kerap dilakukan oleh Pemprov Lampung dan Pemkab/Pemkab dengan model kegiatan hedonis yang digelar di hotel-hotel mewah.
Pantas saja Jokowi geram!
(IWA)
