Bandarlampung – Selain sembilan proyek ‘bermasalah’ yang beberapa waktu lalu sempat disoal oleh sejumlah kalangan, ternyata proyek pengadaan ternak kambing, sapi Po betina, itik, serta belanja natura dan pakan konsentrat di UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Lampung pun sempat dipermasalahkan.
Bahkan, dugaan korupsi sempat digaungkan beberapa lembaga swadaya masyarakat di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung lewat aksi demo, beberapa waktu lalu.
Beberapa point dugaan KKN disampaikan massa aksi. Di antaranya, proyek pengadaan ternak kambing untuk 13 kabupaten, pengadaan ternak sapi Po betina untuk 9 kabupaten, pengadaan ternak itik, belanja natura, serta pengadaan pakan konsentrar.
Kejati Lampung didesak agar mengusut dugaan KKN di Disnakeswan Provinsi Lampung pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 ini.
Hal lain yang juga disoroti, adalah anggaran belanja modal kendaraan pengangkut pakan, belanja pembangunan kandang kambing, pembangunan pagar depan gedung UPTD BIBD, belanja modal pengadaan alat laboratotium pakan, pengadaan chopper dan belanja perjalanan dinas 2022.
Lembaga swadaya masyarakat lainnya, seperti Geram, juga mempersoalkan dugaan KKN di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Di antaranya, anggaran yang digunakan untuk kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa, hingga perjalan dinas tahun anggaran 2022.
Lembaga ini menyebut, permasalahan itu terjadi pada pos Belanja Pakan Konsentrat Bull UPTD BIB sebesar Rp90.720.000, Belanja Pengadaan Pejantan Sapi (Bull) UPTD BIB Rp111.000.000, Belanja Pengadaan Pejantan Sapi (Bull) UPTD BIB sebesar Rp175.000.000, Belanja Modal Bangunan Rumah Kompos UPTD Sapi Rp200.000.000, Belanja Komponen-Komponen Peralatan UPTD Sapi Campang Tiga Rp71.623.000, Pengadaan Chopper Rp70.000.000.
Kemudian, Belanja Obat-Obatan-Obat Rp126.806.000, Biaya Pemeliharaan Bangunan Dalam Negeri Gedung Bertingkat Rp150.000.000, Pengadaan Pakan Konsentrat Kambing di UPTD PTKS Rp155.125.000, Belanja Pakan Kacang Hijau untuk kecambah/ tauge Bull/ Buck UPTD BIB 55.408.710, pembangunan Pagar dan Pintu Gerbang UPTD PTKS Rp148.520.000.
“Ada anggaran Pembagunan Kadang Kambing Rp110.000.000, Pembagunan Gudang Penyimpanan Onggok UPTD BIB 141.521.000, dan juga ada anggaran Rehabilitasi gedung kantor UPTD PTKS Rp183.000.000,” sebut salah seorang perwakilan Geram, saat mengadakan aksi, beberapa waktu lalu.
Semua persoalan ini terjadi ketika Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, dijabat oleh Lili Mawarti. Kini Kepala Dinasnya sudah berganti, dan dijabat oleh Chrisna Putra.
Untuk mengonfirmasi ulang sejumlah permasalahan ini, tak seorang pejabat pun -termasuk kepala dinas- bersedia mengomentari. Alasannya, sederet persoalan tersebut muncul saat dia belum benjabat di instansi tersebut.
Lantas, bagaimana dengan proyek lain di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung tahun 2023 yang juga dilumuri digaan telah terjadi permasalahan. Seperti, proyek pengadaan bibit pohon alpukat sebanyak 28.500 batang, bibit pohon jeruk sebanyak 12.680 natang, bibit pohon durian otong sebanyak 2.000 batang, dengan pagu anggaran mencapai Rp1,47 miliar?(Tim)
