Bandarlampung – Survei Algoritma pada jejaring tiktok, menyebut PDIP dan PSI memiliki tingkat penolakan publik tertinggi.
Data ini diambil algoritma dari hasil suvei Indikator, beberapa waktu lalu. Dampak dari survai ini pun menggema hingga ke berbagai daerah. Termasuk wilayah Lampung.
Hal itu dibuktikan dengan banyaknya bermunculan video penolakan tehadap kedua parpol tersebut di sejumlah media sosial, tiktok maupun twitter. Baik yang diunggah secara pribadi, maupun kelompok.
Salah satu isu krusial yang kerap muncul di media sosial, sebagaimana sering muncul di tiktok, adalah statemen partai ini yang menyatakan ‘tidak butuh suara umat muslim’.
Beberapa waktu lalu, pernyataan ini sempat dibantah. Bahkan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun pernah menyatakan, kalau statemen partai ini ‘tidak butuh suara umat muslim’ hanyalah fitnah, yang bertujuan ingin mengadu domba PDIP dengan masyarakat.
Menariknya, setelah jawaban Hasto tersebut terunggah di media sosial, muncul lagi isu lain yang tidak kalah sengitnya. Yakni, soal banyaknya anak cucu PKI yang tergabung sebagai kader PDIP.
Rangkaian isu ini ternyata sampai pula ke Bandar Lampung. Dari hasil investigasi lapangan medio Agustus – September 2023, diketahui masyarakat -khusunya warga Kota Bandar Lampung- mulai terpengaruh dengan isu-isu tersebut.
Tak terkecuali soal rencana pencalonan kembali Eva Dwiana, sebagai Walikota Bandarlampung periode 2024-2029.
Munculnya penolakan terhadap PDIP ini, secara tidak langsung berpengaruh pula kepada kepercayaan masyarakat atas kepemimpinan Eva Dwiana, selama yang bersangkutan menjabat sebagai walikota.
Mendasari data kekuatan suara Eva Dwiana pada Pilwakot 2019 lalu (data Rakata Institute), pendukung real Eva (PDIP) ada sebanyak 33% dari jumlah mata pilih aktif. Sementara swing votter (pemilih mengambang) mencapai 51%. Sisanya, 16% merupakan pemilih calon lain.
Nah, dari 51% swing vortter inilah yang berpotensi bakal meninggalkan Eva Dwiana di Pilwakot Bandar Lampung 2024 mendatang. Alasannya, pemilih mengambang lebih mengedepankan pemikiran rialistis. Asupan informasi dari media sosial pun berpengaruh kuat, hingga berpotensi menguras suara kader PDIP tersebut.
Hal lain yang ikut mempengaruhi, adalah kinerja Pemkot Bandar Lampung. Memang, belum ada penelitian menyikapi kinerja ini. Namun, gerak pembangunan fisik dan non fisik yang terjadi selama 5 tahun terakhir di Bandar Lampung, bisa dijadikan parameter oleh masyarakat.(Tim)
