Bandarlampung – Gerakan pangan murah (GPM) yang dilaksanakan serentak oleh Pemprov Lampung, dinilai layaknya program ‘pepesan kosong’. Sebab, GPM serentak di tiga kabupaten tersebut berlangsung saat harga kebutuhan pokok sehari-hari, utamanya beras, sudah cukup lama terjadi.
Bahkan, hingga kini harga beras tak kunjung turun. Untuk kualitas asalan saja, harga beras sudah mencapai Rp14.000 per kilogram.
Menyikapi ini, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Rinvayanti menyatakan, bahwa program gerakan pangan murah ini berasal dari pusat. “Dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Ini sudah dilakukan di beberapa daerah,” kata Rinvayanti, Senin (16/10/2023).
Dujelaskannya, beberapa daerah di Provinsi Lampung yang sudah melaksanakan gerakan pangan murah itu adalah di Kabupaten Tanggamus pada 5 September, di Kabupaten Lampung Timur di 7 September, dan Kota Bandarlampung pada 12 Oktober lalu.
“Untuk hari ini gerakan pangan murah serentak itu dilakukan di tiga kabupaten di Provinsi Lampung yakni di Kabupaten Pringsewu, Lampung Tengah dan Pesawaran,” katanya pula.
Kegiatan gerakan pangan murah ini, dijelaskannya, menjual komoditi pangan bagi masyarakat dengan harga di bawah pasar.
“Ini diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu supaya bisa mendapatkan harga yang yang lebih terjangkau. Dan sudah ada juga upaya dari pemerintah daerah dengan melakukan operasi pasar, hingga diversifikasi pangan untuk menjaga ketahanan pangan,” ucapnya.
Menurut dia, untuk bahan pangan yang dijual dengan harga terjangkau tersebut meliputi telur yang dijual dengan harga kandang, minyak goreng Rp13 ribu per liter, tepung terigu Rp11 ribu per kilogram, beras Rp13,5 ribu per kilogram, dan bawang merah serta bawang putih dengan harga di tingkat petani.
“Yang dilaksanakan hari ini di Kabupaten Pringsewu ini semua dijual dengan harga terjangkau. Diharapkan kegiatan ini bisa menekan inflasi daerah juga, sehingga perekonomian tetap terjaga,” tambahnya.
Ia mengatakan pelaksanaan gerakan pangan murah ini juga akan dilakukan di Lapangan Korpri pada 27 Oktober mendatang.
“Saat ini tengah menunggu arahan Gubernur tentang pelaksanaan gerakan pangan murah yang bertempat di Lapangan Korpri pada 27 Oktober mendatang. Ini pasti dapat menekan inflasi sebab merupakan gerakan nasional. Untuk pelaksanaannya sudah ditugaskan kepada satuan kerja dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat,” ujar dia lagi.
Diketahui Badan Pangan Nasional telah meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan alokasi dana dekonsentrasi sebagai instrumen dalam menghadirkan bahan pangan murah, guna menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Gerakan Pangan Murah (GPM) ini menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi pangan di mana pemerintah menyediakan berbagai bahan pangan pokok strategis, antara lain beras, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, cabai, bawang, dan lainnya dengan harga yang terjangkau atau di bawah harga pasar.
Adapun sejak Januari hingga Agustus 2023 total kegiatan GPM dilaksanakan di 877 lokasi di 35 provinsi dan 320 kabupaten/kota, dan akan terus bertambah seiring dengan pemanfaatan dana dekonsentrasi yang diturunkan melalui NFA untuk menggencarkan GPM.
Di Lqampung Tengah, GPM digelar oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan. kegiatan berlangsung di Kecamata Gunung Sugih. Program Badan Pangan Nasional ini, bertujuan untuk menekan inflasi dan menstabilkan harga sembako.
Di lokasi, beras 5 kg dijual dengan harga Rp53 ribu, telur ayam Rp24 ribu/kg, gula putih hingga bumbu dapur dijual dibawah harga pasar. Pihak Dinas Koperasi berharap, kegiatan pasar murah dapat meringankan beban masyarakat ditengah melambungnya harga pangan akibat kemarau tahun 2023.
Penurunan Luas Panen
Wilayah Lampung terjadi penurunan luas panen periode September 2023 dibandingkan September 2022 lalu, sebanyak 55,19 ribu hektar. Data ini dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (16/10/2023).
Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjabarkan hasil tinjauan khusus mengenai luas panen dan produksi padi di dalam negeri selama periode kekeringan di bulan September 2023 menunjukkan, ada 21 provinsi yang mengalami kenaikan luas panen.
“Luas panen mengalami penurunan 3.698 hektare dibandingkan bulan sama tahun lalu. Penurunan terjadi di 13 provinsi,” kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (16/10/2023).
BPS memprediksi, luas panen padi nasional bulan Oktober 2023 bisa susut 117.894 ha atau 14,93% pada bulan Oktober ini, dibandingkan Oktober 2022. Dalam paparannya disebutkan, 4 provinsi yang mengalami penurunan luas panen tertinggi di bulan September 2023 di antaranya:
Sulawesi Selatan turun jadi 75,44 ribu ha, Jawa Tengah turun jadi 66,21 ribu ha, Jawa Timur turun jadi 65,94 ribu ha, dan Lampung turun jadi 55,19 ribu ha.(*)
