BANDAR LAMPUNG – Sebuah gerakan baru bernama KPK–Independen (Kontrol Publik Kebijakan Independen) resmi diperkenalkan sebagai wadah kontrol publik yang menegaskan komitmen pada pengawasan kebijakan secara mandiri, tegas, dan bebas dari kepentingan politik maupun oligarki.
Kehadiran KPK–Independen disebut sebagai respons atas masih maraknya praktik penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari korupsi sistematis, penyalahgunaan wewenang, hingga dugaan permainan proyek dan kebijakan yang merugikan masyarakat.
Dalam keterangannya, KPK–Independen menegaskan bahwa organisasi ini dibentuk bukan sebagai simbol atau seremonial, melainkan sebagai kekuatan nyata untuk mengawal kebijakan publik.
“KPK–Independen hadir sebagai alat kontrol rakyat yang bekerja langsung di lapangan, bukan sekadar menyampaikan opini atau pencitraan,” demikian pernyataan yang disampaikan dalam rilis resminya.
Gerakan ini menempatkan pengawasan publik sebagai fokus utama, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan. Selain itu, KPK–Independen juga berkomitmen membongkar praktik penyimpangan seperti korupsi, pungutan liar, kolusi, dan nepotisme, serta mendorong penegakan hukum melalui data dan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak hanya itu, organisasi ini juga menargetkan peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak pasif terhadap berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan.
“Kami ingin menciptakan kontrol nyata. Negara harus berjalan sesuai aturan, bukan kepentingan kelompok,” lanjut pernyataan tersebut.
Dalam hal keanggotaan, KPK–Independen menerapkan standar seleksi yang ketat. Hanya individu dengan integritas tinggi, keberanian menghadapi risiko, serta kesiapan bekerja langsung di lapangan yang dapat bergabung.
Sebaliknya, organisasi ini secara tegas menolak individu yang memiliki kepentingan pribadi, bermental “aktivis proposal”, atau hanya aktif di media sosial tanpa tindakan nyata.
KPK–Independen juga menegaskan bahwa status keanggotaan bukanlah simbol kehormatan, melainkan bentuk tanggung jawab dan komitmen yang harus diuji secara berkelanjutan.
“Kami tidak ingin memperbanyak anggota, tetapi membangun barisan pejuang yang bersih, tahan tekanan, dan bekerja nyata,” tegasnya.
Dengan prinsip tersebut, KPK–Independen diharapkan dapat menjadi salah satu elemen kontrol publik yang berkontribusi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. (Red)
