BANDAR LAMPUNG — Dugaan praktik pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite kembali menjadi sorotan. Kali ini, aktivitas pengisian berulang menggunakan sepeda motor Thunder hitam di SPBU 24.351.126, Jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, dikeluhkan warga karena diduga mengganggu distribusi BBM bagi masyarakat.
Keluhan muncul setelah antrean kendaraan di SPBU tersebut dilaporkan mengular hingga ke badan jalan. Warga mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite karena pasokan disebut cepat habis, sementara kendaraan yang diduga digunakan untuk melangsir BBM terlihat melakukan pengisian berulang kali.
Berdasarkan keterangan warga yang menyaksikan aktivitas tersebut, sepeda motor Thunder berwarna hitam diduga menggunakan tangki berkapasitas besar atau tangki modifikasi untuk menampung Pertalite dalam jumlah banyak.
Pengendara motor tersebut disebut beberapa kali keluar-masuk SPBU untuk melakukan pengisian. Bahkan, warga menyoroti pengendara yang diduga tidak menggunakan helm saat melakukan aktivitas tersebut.
“Motornya itu-itu saja, Thunder hitam, orangnya tidak pakai helm. Bolak-balik isi, keluar sebentar, balik lagi isi. Sudah jelas itu ngecor, bukan pemakai biasa,” ujar salah seorang warga.
Warga menduga BBM yang dikumpulkan dalam jumlah besar tersebut akan dijual kembali secara eceran dengan harga lebih tinggi. Jika benar terjadi, praktik tersebut berpotensi mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari BBM bersubsidi.
Dugaan praktik pelangsiran itu juga memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan pihak SPBU. Bahkan, terdapat dugaan keterlibatan oknum operator yang disebut-sebut membiarkan pengisian berulang dengan imbalan uang tertentu.
Namun, dugaan keterlibatan petugas maupun adanya pemberian uang pelangsiran tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak terkait.
Hingga berita ini disusun, manajemen SPBU 24.351.126 belum memberikan keterangan resmi mengenai aktivitas pengisian berulang yang dikeluhkan warga. Konfirmasi kepada pihak SPBU dan Pertamina masih diupayakan.
Salah seorang warga lainnya mengaku terganggu dengan antrean panjang yang terjadi di lokasi tersebut.
“Antreannya panjang sekali, sampai ke jalan. Kita yang mau isi untuk kebutuhan sehari-hari jadi susah, karena katanya stok cepat habis,” ungkapnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kota Bandar Lampung, Iqbal, mengecam dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di SPBU Antasari. Ia meminta aparat penegak hukum dan Pertamina segera melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas penyaluran Pertalite di lokasi tersebut.
“Ini bukan lagi soal antrean saja. Ini soal BBM subsidi yang seharusnya untuk rakyat kecil, justru diselewengkan untuk keuntungan pribadi dan kelompok. Kalau ada oknum SPBU yang terlibat, itu namanya kejahatan terorganisir dan harus ditindak tegas,” tegas Iqbal kepada Kencana Media News.
Iqbal juga mempertanyakan pengawasan SPBU terhadap kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang menggunakan motor Thunder hitam.
“Ini sudah terang-terangan. Motor Thunder hitam, tidak pakai helm, bolak-balik isi bensin. Kok bisa lolos terus? Ini pertanyaan besar. Apakah ada pembiaran? Makanya kami minta aparat dan Pertamina segera sidak dan audit SPBU 24.351.126 Antasari,” ujarnya.
Ia menegaskan AWPI akan mengawal persoalan tersebut agar distribusi BBM bersubsidi tidak merugikan masyarakat.
“Kami dari AWPI akan terus mengawal kasus ini. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan, sementara pelangsir dan oknumnya enak-enakan menikmati uang ngecor. Penegakan hukum harus transparan, jangan tebang pilih,” tambahnya.
Iqbal juga mengajak insan pers dan masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi apabila menemukan bukti di lapangan.
“Wartawan harus jadi garda terdepan mengawal penyaluran BBM subsidi. Kalau ada bukti, laporkan. Jangan takut, ini untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Persoalan ini membutuhkan penelusuran lebih lanjut dari Pertamina dan aparat terkait, termasuk pemeriksaan pola transaksi, aktivitas pengisian berulang, serta kepatuhan SPBU terhadap ketentuan penyaluran BBM bersubsidi agar hak masyarakat tetap terlindungi. (Red)
