Diduga KKN, Oknum PT PLN Salurkan Dana CSR untuk Unit Usaha Ilegal di Kawasan Hutan Register, LSM Rubik Segera Laporkan ke APH

Menurut Ketua LSM Rubik, Feri Yunizar, penyaluran CSR oleh oknum PLN ke kawasan hutan register tersebut, selain diduga berbau KKN hingga merugikan negara, juga mengebiri kesempatan bagi unit usaha masyarakat yang lebih pantas dan layak secara hukum menerima CSR dari BUMN.

LSM Restorasi untuk Kebijakan (RUBIK) Provinsi Lampung melaporkan dugaan penyalahgunaan dana CSR PT PLN (Persero) oleh oknum pegawai BUMN tersebut untuk usaha ilegal di Kawasan Hutan Register Gedong Wani.

Menurut Ketua LSM Rubik, Feri Yunizar, penyaluran CSR oleh oknum PLN ke kawasan hutan register tersebut, selain diduga berbau KKN hingga merugikan negara, juga mengebiri kesempatan bagi unit usaha masyarakat yang lebih pantas dan layak secara hukum menerima CSR dari BUMN.

Bacaan Lainnya

“Kami mengecam keras penyaluran CSR untuk fasilitas pengairan pertanian di Desa Sumber Jaya, Jati Agung, Lampung Selatan karena lokasinya masuk kawasan hutan register. Apa PT PLN tidak paham hukum aturan kehutanan,” katanya.

Feri menjelaskan, oknum pegawai PT. PLN Lampung berinisial SP. Oknum tersebut dengan sengaja merealisasikan dana CSR untuk fasilitas pengairan pertanian di Desa Sumber Jaya, Jati Agung, Lampung Selatan.

Baca Juga  Lurah Jagabaya III Ajak Warga Bersihkan Sungai

SP diduga mengalihkan dana CSR untuk kepentingan pribadi di kawasan register wilayah kerja KPH Gedong Wani Lampung, tanpa izin.

Belakangan diketahui lahan hutan register tersebut dijadikan SP sebagai usaha kolam ikan miliknya pribadi, padahal tidak berizin alias ilegal.

“Ada indikasi tindak pidana korupsi dana CSR yang dilakukan oknum pegawai PLN. Di mana terjadi pengalihan untuk kepentingan pribadi. Dana yang dikucurkan untuk masyarakat itu dialihkan untuk usaha pribadi di kawasan kehutanan yang izin juga ilegal. Artinya terjadi korupsi terstruktur di tubuh PLN,” kata Feri, Senin 20 Juni 2023.

Sementara saat dikonfimasi, SP pegawai PT. PLN yang juga pengelola lahan hutan register Gedung Wani tersebut belum bisa dimintai keterangan, meski berulang kali dihubungin via seluler dengan nomor 082181957xxx, namun tidak aktif.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Y Ruchyansyah saat dikonfirmasi berjanji akan turun mengecek ke lokasi.

Baca Juga  Tak Ada PHK Masal untuk Tenaga Honorer

“Sedangkan, Kasat Polhut yang memahami dan memiliki wewenang dalam menangani pelanggaran hukum secara pidana sampai saat ini belum dapat memberikan jawaban atas pesan singkat WhatsApp,” ujar Feri lagi.

Menurut keterangan kepala Bidang Perizinan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Bagus, pengusahaan lahan di kawasan register merupakan kegiatan ilegal. Bagus juga mengaku, pihaknya juga tidak dikonfirmasi oleh PT PLN terkait penyaluran CSR di kawasan register.

Masih menurut Bagus, perbuatan tersebut masuk di dalam tindak pidana dapat diancam pidana berdasarkan UU 13 tahun 2018 dan UU 41/1999 tentang kehutanan.

Laporkan ke APH

Sejauh ini Ketua LSM Rubik, Feri masih menunggu keterangan resmi dari PT PLN terkait penyaluran dana CSR tersebut.

Ia mendesak pihak PLN memberikan klarifikasi supaya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik.

“Kami masih menunggu keterangan resmi PLN atau oknum SP tersebut, dan bila masih diabaikan kami akan laporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH),” tegasnya.(iwa)

Pos terkait