Lampung Utara – Sejak memasuki bulan Ramadan, warga Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kg di pangkalan resmi. Sementara itu, harga di tingkat pengecer melonjak drastis, mencapai Rp35 ribu hingga Rp50 ribu per tabung.
Keluhan ini ramai dibahas di berbagai grup Facebook. Beberapa pengguna mengungkapkan keresahan mereka, seperti akun @Nadarin Qxxxx yang menulis, “Bukit Kemuning capai Rp50 ribu,” serta @Hendera Sxxxx yang menyebut, “Di tempat kami masih langka dan mahal, rata-rata Rp35 ribu–Rp40 ribu per tabung.” Sementara itu, @Dhevhie Pxxxxx bahkan mengaku ada yang menjual hingga Rp52 ribu.
Padahal, pada 4-6 Maret 2025, Pemkab Lampung Utara telah menyalurkan tambahan kuota gas elpiji 3 kg sebanyak 6.720 tabung. Namun, warga masih mengalami kelangkaan, sehingga muncul dugaan adanya oknum pangkalan yang sengaja menjual ke pengecer dengan harga tinggi.
Salah satu pemilik pangkalan yang enggan disebutkan namanya mengakui bahwa harga tinggi di tingkat pengecer tak lepas dari mekanisme distribusi yang bermasalah.
“Kami juga bingung, Bang. Kuota kami hanya 50 tabung, sedangkan masyarakat terus menuntut. Jadi, mau tidak mau kami mencari opsi lain, membeli dari pihak tertentu dengan harga tinggi, sekitar Rp21 ribu–Rp22 ribu per tabung. Itu sebabnya, ketika dijual ke pengecer, harganya bisa naik,” ujarnya saat dikonfirmasi via WhatsApp.
Sementara itu, seorang warga Bukit Kemuning, Markonah (bukan nama asli), mengaku kesulitan mendapatkan gas dengan harga normal.
“Parah, Mas. Kami, ibu-ibu rumah tangga, kebingungan. Cari di pangkalan resmi, jawabannya selalu habis. Kalau beli di pengecer atau kios, harganya bisa dua kali lipat,” keluhnya.
Menanggapi keluhan ini, Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius, memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut.
“Terima kasih atas informasinya, Pak. Akan saya teruskan ke tim di Lampung, dan kami akan perintahkan tim turun untuk mengecek langsung ke Kecamatan Bukit Kemuning,” ungkapnya melalui pesan singkat WhatsApp.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya mengonfirmasi Pemerintah Daerah Lampung Utara dan Hiswana Migas setempat terkait permasalahan ini. (*)
