Bandar Lampung – Puluhan tenaga honorer kategori R4, baik guru maupun tenaga kependidikan (Tendik), dari sejumlah kabupaten/kota di Lampung mendatangi kantor DPRD Provinsi Lampung pada Rabu (10/09/25). Kehadiran mereka untuk menuntut kepastian status, kejelasan regulasi, serta formasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Salah satu guru tenaga kependidikan dari SMAN 1 Sungkai Bunga Mayang, Lampung Utara, Novita Butar Butar, mengungkapkan kekecewaannya. Selama 13 tahun mengabdi di sekolah, ia bersama rekan honorer lainnya belum mendapat kejelasan terkait nasib dan masa depan mereka.
“Tujuan kami meminta kepastian tentang status kami, khususnya honorer tenaga kependidikan di Lampung, karena masa depan kami tidak jelas. Ada yang sudah belasan tahun, bahkan lebih dari 20 tahun bekerja, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan dari pemerintah,” ujar Novita.
Menurutnya, gaji yang diterima honorer sangat minim dibandingkan dengan beban kerja yang ditanggung. Ia menilai, pemerintah justru lebih fokus pada formasi guru, sementara Tendik dan honorer non-guru masih diabaikan.
“Tuntutan kami besar, pekerjaan banyak, tapi gaji kecil dan masa depan tidak ada. Jadi kami butuh status kejelasan, kami ingin ada regulasi yang berpihak kepada kami,” tambahnya.
Dalam aksinya, para honorer menyampaikan tiga tuntutan utama, yaitu:
Meminta perubahan regulasi yang memihak honorer non-guru.
Meminta prioritas jika nantinya tetap diusulkan sebagai pegawai paruh waktu atau mengikuti tes PPPK tahun depan.
Meminta formasi khusus bagi honorer yang sudah pernah mengikuti seleksi PPPK pada 2024.
Aksi tersebut diikuti oleh honorer dari berbagai daerah, mulai dari Lampung Utara hingga Way Kanan. Mereka berharap, DPRD Lampung sebagai wakil rakyat dapat menjembatani aspirasi mereka agar diteruskan ke pemerintah provinsi maupun pusat.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menyampaikan bahwa pemerintah tetap berupaya menjaga keberadaan tenaga kependidikan meski status mereka belum sepenuhnya terakomodasi.
“Sudah kami lakukan audiensi tenaga honorer tendik yang melakukan demo tadi dan tetap kami pertahankan tenaga tendik. Terkait dengan gaji mereka kami gunakan anggaran dana BOS,” jelas Thomas Amirico saat dikonfirmasi, Rabu (10/09/25).
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan DPRD Lampung masih melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah perwakilan honorer untuk mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi mereka.
(Red)
