BANDAR LAMPUNG – Penanganan kasus dugaan pemalsuan data identitas yang menyeret nama mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung, Eka Afriana, kembali menuai sorotan. Setelah bergulir lebih dari setahun sejak dilaporkan ke Polda Lampung, perkara tersebut dinilai belum menunjukkan kepastian hukum dan terkesan jalan di tempat.
Kondisi ini memicu desakan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisula Sakti bersama Barisan Anak Lampung Analitik Keadilan (BALAK). Keduanya meminta aparat penegak hukum segera memberikan kejelasan atas status perkara, termasuk menentukan langkah hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan.
Mereka menegaskan, apabila ditemukan bukti yang cukup, penyidik harus berani meningkatkan perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti dan tidak ditemukan dasar hukum untuk melanjutkan perkara, kepolisian diminta menghentikan penanganannya secara resmi.
Yuridhis Mahendra, S.Pd., S.H., yang akrab disapa Idris Abung dari LBH Trisula Sakti, menyebut lambannya kepastian hukum dalam perkara tersebut sebagai alarm serius bagi penegakan supremasi hukum di Lampung.
“Tentu dalam perkara ini merupakan alarm darurat penegakan supremasi hukum di Tanah Bumi Lampung. Sudah lebih dari satu tahun masyarakat menunggu kepastian, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan yang benar-benar disampaikan kepada publik,” ungkap Idris saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut dugaan ketidaksesuaian data administrasi seseorang, melainkan juga menyangkut integritas proses rekrutmen aparatur negara dan tanggung jawab institusi penegak hukum dalam menuntaskan laporan masyarakat.
Berdasarkan penelusuran dan perkembangan informasi yang dihimpun LBH Trisula Sakti bersama BALAK, perkara ini bermula dari dugaan manipulasi data tahun kelahiran Eka Afriana, yang diketahui merupakan saudara kembar Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana.
Dalam dokumen kepegawaiannya, Eka Afriana tercatat lahir pada 25 April 1973. Sementara itu, tanggal kelahiran saudari kembarnya, Eva Dwiana, tercatat pada 25 April 1970.
Perbedaan usia tiga tahun tersebut menjadi salah satu persoalan yang dipersoalkan sejumlah elemen masyarakat. Dugaan manipulasi data itu dikaitkan dengan proses pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur umum pada 2008 di Kabupaten Way Kanan.
Pasalnya, ketentuan penerimaan CPNS saat itu menetapkan batas usia maksimal pelamar jalur umum 35 tahun. Jika mengacu pada tanggal kelahiran 25 April 1970, usia Eka Afriana pada 2008 telah mencapai 38 tahun. Sementara jika menggunakan tanggal kelahiran 25 April 1973, usianya masih berada dalam rentang persyaratan tersebut.
Dugaan inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan dokumen administrasi kependudukan dan kepegawaian yang digunakan dalam proses pengangkatan sebagai aparatur sipil negara.
Persoalan tersebut dilaporkan ke Polda Lampung oleh sejumlah elemen masyarakat pada 2 Juni 2025. Sejak laporan masuk, kasus ini terus menjadi perhatian publik dan memunculkan desakan agar aparat kepolisian melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Tekanan publik bahkan sempat berdampak pada posisi Eka Afriana di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pada 29 Juli 2025, Wali Kota Eva Dwiana mencopot Eka Afriana dari jabatan Kepala Disdikbud Kota Bandar Lampung dan memutasinya menjadi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
Namun, mutasi jabatan tersebut tidak serta-merta meredam polemik. Sejumlah kelompok masyarakat, termasuk Forum Mahasiswa Lampung (FML) dan Jaringan Rakyat Kota (Jarkot) Bandar Lampung, menilai pergantian jabatan tidak cukup untuk menjawab persoalan yang lebih mendasar, yakni dugaan pelanggaran integritas dalam proses pengangkatan ASN.
Mereka menilai persoalan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan administrasi kepegawaian, bukan sekadar perubahan posisi jabatan di lingkungan pemerintahan.
Desakan ke Kemendagri hingga Mabes Polri
Perkembangan perkara ini kemudian meluas ke tingkat pemerintah pusat. Pada 15 Oktober 2026, sejumlah elemen masyarakat kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak Inspektorat Jenderal Kemendagri, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) memeriksa seluruh dokumen kepegawaian Eka Afriana sejak proses seleksi CPNS 2008.
Massa meminta agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dokumen identitas, persyaratan administrasi, hingga proses pengangkatan yang menjadi dasar diterimanya Eka sebagai ASN.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan penggunaan dokumen yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan batas usia pendaftaran, mereka mendesak agar status kepegawaiannya ditinjau kembali dan dilakukan pembatalan pengangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tidak hanya itu, tuntutan juga mencakup pengembalian keuangan negara. Massa meminta agar gaji, tunjangan jabatan, serta fasilitas negara yang diterima apabila terbukti diperoleh berdasarkan dokumen yang tidak sah ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Selain persoalan kepegawaian, Kemendagri juga didesak mengevaluasi dugaan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power dalam lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Sorotan tersebut diarahkan pada dugaan adanya perlakuan khusus terhadap Eka Afriana dalam perjalanan kariernya di lingkungan pemerintahan kota.
Desakan itu merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara dan manajemen PNS yang mengatur konsekuensi hukum terhadap pelamar yang terbukti memberikan keterangan atau menggunakan dokumen tidak benar dalam proses pengadaan CPNS.
Secara prinsip, keabsahan persyaratan administrasi merupakan bagian penting dalam proses seleksi dan pengangkatan ASN. Karena itu, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian yang terbukti secara hukum, instansi berwenang harus menindaklanjutinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Meski berbagai desakan telah disampaikan, hingga pertengahan November 2026 belum terdapat pengumuman resmi yang diketahui publik mengenai hasil audit investigatif maupun keputusan sanksi administratif dari Kemendagri dan BKN terhadap Eka Afriana ataupun pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Kondisi tersebut membuat kelompok masyarakat sipil terus mengawal perkara ini, baik melalui kementerian maupun institusi kepolisian.
Di sisi lain, penanganan laporan di Polda Lampung juga belum memberikan kepastian mengenai status akhir perkara. Hingga pertengahan November 2026, belum ada keterangan resmi terbaru yang memastikan apakah perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, dihentikan, atau masih berada dalam proses penyelidikan.
Berdasarkan keterangan yang pernah disampaikan penyidik pada Juli 2025, laporan yang masuk sejak 2 Juni 2025 masih berada pada tahap penyelidikan awal. Saat itu, Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung disebut telah meminta keterangan dari pihak pelapor dan perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Namun, sejumlah saksi lain dilaporkan belum memenuhi panggilan pemeriksaan. Sementara itu, Eka Afriana sendiri pada saat tersebut disebut belum diperiksa sebagai pihak terlapor.
Lambannya perkembangan tersebut kemudian mendorong sejumlah kelompok masyarakat membawa persoalan ini ke tingkat pusat. Forum Mahasiswa Lampung pada Oktober 2025 dan Jaringan Rakyat Kota pada Oktober 2026, misalnya, turut menyampaikan aduan dan desakan kepada Mabes Polri.
Mereka meminta Bareskrim Polri mengambil alih atau melakukan supervisi terhadap penanganan perkara di Polda Lampung agar proses hukum berjalan transparan dan tidak berlarut-larut.
Memasuki November 2026, sorotan terhadap perkara tersebut kembali menguat. Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Bandar Lampung juga ikut menyoroti lambannya kepastian hukum atas laporan yang telah berjalan lebih dari satu tahun itu.
Muncul Dugaan Persoalan Lain di Lingkungan Disdikbud
Belum tuntasnya polemik dugaan pemalsuan identitas tersebut, nama Eka Afriana kembali menjadi perhatian publik setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
Persoalan ini menambah panjang daftar sorotan terhadap mantan pejabat tersebut. Terlebih, muncul dugaan dari sejumlah pihak bahwa meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Disdikbud, Eka Afriana masih memiliki pengaruh kuat terhadap dinamika birokrasi di lingkungan instansi tersebut.
Dugaan tersebut tentu membutuhkan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Namun, bagi kelompok masyarakat yang selama ini mengawal persoalan tersebut, munculnya isu baru justru semakin memperkuat tuntutan agar seluruh persoalan yang menyeret nama Eka Afriana dibuka secara transparan.
Idris Abung menilai, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pengumpulan keterangan dan pernyataan saksi semata. Menurutnya, penyelidikan harus diarahkan pada pengungkapan fakta objektif melalui pemeriksaan dokumen, penelusuran administrasi, serta pengujian alat bukti yang relevan.
Ia mengaku semakin skeptis melihat perkembangan penanganan sejumlah perkara yang dinilai terlalu bertumpu pada keterangan saksi dan pengakuan pihak-pihak yang diperiksa.
“Seiring berjalannya waktu, saya semakin skeptis. Inilah yang menjadi kekhawatiran kami dalam melihat proses pengungkapan suatu perkara. Jangan sampai penegakan hukum terlalu memforsir pencarian pengakuan dari terlapor maupun keterangan saksi, tetapi justru kurang maksimal dalam menggali dan menguji alat bukti,” ujarnya.
Menurut Idris, ketergantungan yang berlebihan terhadap keterangan saksi berpotensi membuat proses pengungkapan perkara berputar pada aspek psikologis dan daya ingat seseorang. Padahal, penanganan perkara harus dibangun melalui rangkaian pembuktian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia kemudian mempertanyakan sejauh mana penyidik telah melakukan penelusuran terhadap bukti-bukti material dalam perkara dugaan pemalsuan data tersebut.
Salah satu pendekatan yang disorotnya adalah prinsip Crime Scene Investigation (CSI), yakni metode pemeriksaan dan pengumpulan bukti secara sistematis untuk menemukan fakta yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Dalam konteks perkara ini, menurutnya, pemeriksaan harus diarahkan pada dokumen kependudukan, arsip kepegawaian, data penerimaan CPNS, serta sumber administrasi lain yang dapat menjelaskan perbedaan tahun kelahiran tersebut.
Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya bergantung pada keterangan orang per orang, tetapi juga didukung bukti dokumenter dan hasil pemeriksaan yang dapat diuji secara hukum.
Idris menegaskan, masyarakat tidak sedang meminta aparat memaksakan seseorang menjadi tersangka. Yang dituntut adalah kepastian hukum, transparansi, dan keberanian penyidik mengambil keputusan berdasarkan fakta serta alat bukti yang tersedia.
“Artinya, dalam hal ini kami selaku pengamat penegakan hukum dan elemen masyarakat meminta kepastian dalam penegakan hukum. Jika memang ditemukan bukti yang cukup, segera tingkatkan perkara dan tetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka. Tetapi jika dugaan pemalsuan data Eka Afriana tidak benar dan tidak ditemukan bukti yang cukup, mengapa tidak dihentikan secara resmi sehingga tidak terus memunculkan spekulasi di tengah masyarakat,” tegas Idris.
Praktisi yang dikenal berambut gondrong itu menambahkan, ketidakjelasan status perkara yang berlangsung terlalu lama berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Menurutnya, kepastian hukum bukan hanya tentang menghukum seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran, melainkan juga memberikan perlindungan terhadap setiap orang dari tuduhan yang tidak terbukti.
“Jangan sampai perkara ini terus menggantung tanpa ujung. Penegakan hukum harus memiliki ukuran yang jelas, transparan, dan tidak tebang pilih. Publik berhak mengetahui sejauh mana laporan yang sudah disampaikan diproses, apa hasil pemeriksaannya, dan apa keputusan hukum yang akan diambil,” pungkasnya.








