SUKADANA – Fraksi Partai Nasdem DPRD Lampung Timur (Lamtim) memandang sangat penting untuk menjamin kepastian pemilihan kepala desa (Pilkades) bagi masyarakat.
Oleh karena itu, fraksi Nasdem menyampaikan keprihatinan terhadap tindakan Bupati Dawam Rahardjo yang belum menentukan arah dan kepastian Pilkades.
Ketua fraksi Nasdem DPRD Lamtim, Faizal Risa, menyebut, wacana Pilkades 2023 telah lama digaungkan oleh publik dan para kepala desa itu sendiri, bahkan sudah dianggarkan oleh legislatif.
Ia menjelaskan, surat dari Kemendagri Nomor : 100.3.5.5/244/SJ, per tanggal 14 Januari 2023, tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa telah ada, dan anggaran untuk pelaksanaannya pun sudah rampung.
“Jadi tak ada alasan bila eksekutif akan menundanya pasca Pemilu atau mundur sampai tahun 2024,” jelas Faizal Risa, Senin (30/1/2023) kemarin.
Ia berharap, Bupati Lamtim segera membuat keputusan dan memastikan kepastian Pilkades. Hal ini penting bagi kelangsungan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat.
“Kami (DPRD) menduga ada penggiringan opini agar Pilkades 2023 ditunda dan akan dilaksanakan di tahun 2025 mendatang, artinya ini terkesan ada kepentingan tertentu secara politis,” jelas dia.
Senada dengan fraksi Nasdem, Wahid ketua forum Kades Kecamatan Gunung Pelindung juga mengatakan hal tersebut saat rapat dengar pendapat dengan ketua DPRD dan komisi 1 beberapa hari yang lalu.
“Bila pilkades ditunda akan rentan menjadi ajang politik tertentu dan juga kepentingan tertentu yang mana bila 112 desa tersebut di isi oleh penjabat (Pj) kepala desa, dikwatirkan akan menimbulkan berbagai asumsi dari masyarakat,” jelas Wahab, Jumat (27/1/2023) lalu.
Sementara ketua Apdesi Lampung Timur, Guna Wijaya juga meminta agar Pilkades digelar tahun 2023 ini.
“kami berharap DPRD Lamtim dapat mendukung agar pelaksanaan pilkades bagi 112 desa tersebut dapat terlaksana. Beberapa waktu lalu kami juga sudah kordinasi ke Bupati dan berharap agar kepastian pilkades ini dapat dilaksanakan,” ungkap Guna Wijaya.(*/MAN)
