Bandarlampung – Karyono Wibowo, Pengamat Politik dan Direktur Indonesia Public Institute (IPI), mengungkapkan keprihatinannya terhadap dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Lampung.
Salah satu fokusnya adalah pada penghitungan suara yang dinilai sangat problematis.
Menurut Karyono, masalah penghitungan suara pada Pemilu kali ini merupakan yang paling rumit dalam sejarah Indonesia.
Dugaan pelanggaran seperti penggelembungan suara terbuka di media sosial, televisi, surat kabar, dan media online sejak pemungutan suara pada 14 Februari.
Keprihatinan muncul akibat adanya perbedaan mencolok antara data perolehan suara di lembar C hasil dengan yang tertera di sistem rekapitulasi suara (SIREKAP) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“KPU sendiri mengakui kesalahan pada 2.325 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total 823.236 TPS,” tegas dia, Minggu (18/4/2024).
Celakanya, bukan hanya di Pilpres, tetapi dugaan penggelembungan suara juga terjadi dalam pemilihan legislatif.
Contohnya, di Kabupaten Tanggamus, Lampung, perolehan suara Calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di satu TPS mencapai 800 suara, jauh melampaui jumlah pengguna hak pilih.
KPU mencatat kesalahan konversi data dari formulir C1 sebagai penyebab utama masalah ini.
Karyono menekankan bahwa KPU tidak hanya harus meminta maaf, melainkan perlu mengambil langkah tegas, profesional, dan transparan untuk menegakkan keadilan pemilu.
“onitoring saja tidak cukup,diperlukan audit forensik, termasuk audit sistem IT KPU, sebagai solusi terpercaya untuk mengungkap dan menangani tindakan kecurangan dalam penghitungan suara,” tegasnya.
Hal ini dianggap sebagai langkah yang mendalam dan transparan untuk menghadapi persoalan serius ini dan menjaga integritas demokrasi.(*)
