Lampung Barat – Pembagian tabung gas LPG 3 kilogram (kg) di Tugu Liwa kembali menuai sorotan. Puluhan warga berdesakan untuk mendapatkan 160 tabung gas yang dibagikan pada Kamis (27/03/25) malam pukul 22.00 WIB.
Situasi ini memicu protes warga yang kesulitan mendapatkan gas bersubsidi, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pembagian dilakukan di pusat keramaian Kota Liwa, namun jumlah tabung yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan warga yang datang.
“Ini bukan kali pertama, tapi terus-terusan. Pemerintah seolah tutup mata dan telinga atas penderitaan kami. Hanya untuk dapat gas saja harus berdesakan seperti ini,” ujar Ibu Inu, salah satu warga yang mengantre.
Warga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg yang terus berulang, terutama menjelang hari besar.
“Setiap tahun masalahnya sama. Pemerintah bilang stok cukup, tapi kenyataannya kami tetap kesulitan. Apakah keluhan kami tidak didengar?” kata seorang warga lainnya.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemkab Lampung Barat atau distributor gas terkait keluhan warga.
Pembagian Gas di Batu Brak Juga Tuai Protes
Sebelumnya, pembagian 200 tabung gas LPG 3 kg oleh Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan (Koprindak) Lampung Barat di Desa Pekon Balak, Kecamatan Batu Brak, Kamis (27/03/25), juga menyisakan kekecewaan.
Gas yang dibagikan habis dalam 36 menit, sementara ratusan warga pulang dengan tangan kosong.
“Pemerintah seperti tidak serius. Gas sudah susah dicari, dibagikan pun hanya sedikit. Mau masak pakai apa saat Lebaran nanti?” protes Yamani, warga yang mengantre sejak siang namun tak kebagian.
Ketua LSM Peduli Rakyat Lampung Barat, Anton Cabara Mass, menilai pembagian ini tidak mencerminkan perencanaan yang matang.
“Ini bukan bantuan, tapi seperti bagi-bagi kupon undian. Kalau stok hanya 200 tabung, mengapa tidak ada pendataan yang jelas?” tegasnya.
Ia juga mengkritik lemahnya pelayanan publik oleh Pemkab Lampung Barat.
“Gas langka, BBM antre panjang. Ini bukan pemerintahan yang bekerja, tapi yang berleha-leha!” ujarnya.
Menurut Anton, alasan keterbatasan alokasi dari pusat hanyalah pembenaran atas kegagalan sistem distribusi.
“Jika stok kurang, harus ada upaya ekstra, bukan sekadar bagi jatah ala kadarnya. Masyarakat tidak minta gratis, mereka mau beli. Masalahnya, gas tidak ada,” tegasnya.
Ia mengingatkan, jika tidak ada perubahan kebijakan, ketidakpercayaan warga bisa berujung pada aksi yang lebih besar.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Pemkab Lampung Barat belum memberikan respons terkait tuntutan warga. (Arya/Rifa’i)
