LAMPUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat bersama DPRD resmi menandatangani berita acara persetujuan bersama terhadap dua dokumen penting, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun 2020, Senin (07/07/2025).
Penandatanganan dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Lampung Barat yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, pimpinan DPRD, Forkopimda, para kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus yang kerap do panggil “Pacik” itu , menegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 disusun dengan mengacu pada RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Lampung.
Tujuannya untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan visi pembangunan nasional.
“RPJMD ini bukan hanya formalitas, tapi hasil kolaborasi kritis dengan DPRD, kami fokus pada penurunan kemiskinan, ketahanan pangan, serta penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah,” ujar Pacik, Senin (07/07/2025).
Ia juga mengapresiasi komitmen seluruh anggota DPRD yang tetap hadir hingga rapat paripurna selesai.
“Ini bukti tanggung jawab luar biasa dari para wakil rakyat kita,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Pacik juga menyinggung persoalan kelangkaan gas elpiji 3 kg yang banyak dikeluhkan warga di sejumlah kecamatan.
Menurutnya, meski kuota untuk Lampung Barat secara teori masih mencukupi, lonjakan konsumsi terjadi akibat musim panen kopi dan banyaknya pendatang dari luar daerah yang ikut memanfaatkan elpiji subsidi.
“Musim panen kopi dan banyaknya pendatang dari luar daerah membuat permintaan meningkat. Bahkan rumah makan dan pelaku UMKM masih banyak yang memakai elpiji subsidi. Ini kita awasi terus,” tegasnya.
Pemkab Lampung Barat telah berkoordinasi dengan Pertamina dan mengajukan penambahan kuota ke Kementerian ESDM. Namun, untuk jangka pendek, pengawasan distribusi dan edukasi penggunaan sesuai aturan terus digencarkan.
Isu lainnya yang menjadi sorotan dalam paripurna tersebut adalah keluhan mengenai pelayanan SPBU di Kecamatan Pagar Dewa, yang disampaikan oleh anggota DPRD, Ahmad Ali Akbar.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pacik menyatakan telah menginstruksikan Dinas Perdagangan untuk melakukan kroscek lapangan, termasuk menelusuri kelangkaan BBM yang turut berdampak pada aktivitas petani.
“Tentu yang namanya bahan bakar sangat dibutuhkan oleh petani, terutama untuk menggiling kopinya. Biasanya BBM hanya digunakan di bawah, sekarang justru dibutuhkan di atas saat panen,” jelasnya.
“Saya minta bukan hanya SPBU di Pagar Dewa yang dicek, tapi juga seluruh SPBU di Lampung Barat, terutama di Kecamatan Balik Bukit,” tambahnya.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Pacik mengajak seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk menjadikan momen ini sebagai awal yang baik untuk kemajuan Lampung Barat.
“Mari kita bergerak bersama, satu visi, menuju Lampung Barat yang gemilang, hebat, dan sejahtera,” pungkasnya.
