BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan pentingnya melaksanakan kebijakan berbasis data konkret dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ekonomi, serta menanggulangi stunting, kemiskinan, dan inflasi. Melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lamampung ini merupakan langkah strategis dalam mengukur perkembangan di seluruh kabupaten dan kota se-provinsi Lampung, Jum’at (18/07/2025)
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Mirza saat melaksanakan pertemuan langsung dengan Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, di Ruang Kerja Gubernur pada Jumat .
Dalam kesempatan itu, Gubernur menjelaskan bahwa sejak awal masa jabatannya, ia berkomitmen untuk selalu menggunakan basis data sebagai dasar pengambilan keputusan guna memastikan setiap kebijakan memiliki dampak positif dan terarah untuk masyarakat.
“Data sangat penting bagi saya. Setiap kebijakan yang ditetapkan berdasar data konkret, karena dampaknya akan menyentuh semua lapisan masyarakat di Lampung,” ujarnya
“Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pembangunan, gubernur mengumumkan rencana pemberian insentif kepada bupati dan walikota yang berhasil memajukan sektor-sektor utama, termasuk IPM, ekonomi, penurunan stunting, dan pengurangan kemiskinan serta inflasi. Total dana insentif yang akan diberikan mencapai Rp35 miliar, dengan alokasi Rp10 miliar untuk IPM dan peningkatan ekonomi, serta Rp10 miliar untuk menurunkan angka stunting dan Rp5 miliar untuk mengurangi kemiskinan dan inflasi. Secara totalnya ada 35 miluar yang nantinya akan saya kucurkan untuk Bupati Walikota se-provinsi Lampung yang berhasil dalam melaksanakan 4 indikator tersebut, saya memfasilitasi kompetisi antar bupati dan walikota dengan harapan bisa menyelaraskan tujuan pembangunan di seluruh daerah. Insentif akan diberikan kepada mereka yang berhasil,” paparnya
Sementara itu, Kepala BPS Ahmad Riswan Nasution mengapresiasi langkah gubernur dan menegaskan pentingnya kolaborasi antara BPS dan pemerintah daerah. Ia berharap agar kedepannya, semua kebijakan pembangunan melibatkan BPS untuk memastikan data yang digunakan tepat dan akurat Dengan arah kebijakan yang di tetapkan sesuai kondisi di lapangan.
“Kolaborasi ini penting untuk memaksimalkan hasil yang diinginkan. Kami berharap bisa terus terlibat dalam setiap kebijakan pembangunan,” pungkas Ahmad. (MSR)
