Bandar Lampung — Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam meningkatkan mutu pendidikan, menyusul capaian Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Lampung yang masih di angka 67,59 atau kategori “Tuntas Muda” dalam Rapor Pendidikan Indonesia 2025. Kamis (7/8/2025)
Bambang Ketua Widia Prada PPID BPMP Lampung , menerangkan pendampingan kurikulum menjadi fokus utama, terutama bagi sekolah-sekolah yang belum optimal melaksanakan Kurikulum Merdeka.
Di lapangan, Kurikulum K13 masih berjalan berdampingan dengan kurikulum merdeka, namun menurutnya keduanya tetap sah selama masa transisi, asalkan pelaksanaannya dibimbing dan terpantau. “Pendampingan kami menekankan pada pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, dengan tiga pilar utama: maining dening (memaknai), joy fun dening (menyenangkan), dan main dening (bermain),” ujar Bambang saat di temui.
kompetensi guru menjadi tantangan serius. Banyak guru di kabupaten belum S1 dan belum tersertifikasi. Hal ini memengaruhi kemampuan mereka dalam menerapkan kurikulum yang dinamis dan berbasis proyek.
BPMP telah melakukan pelatihan langsung sebagai solusi jangka pendek, mengingat keterbatasan beasiswa. Selain itu, pendataan guru dan fasilitas sekolah juga terus dilakukan agar intervensi berjalan tepat sasaran.
Data Rapor Pendidikan menunjukkan bahwa dari 130 indikator mutu, hanya 32% sekolah yang masuk kategori Baik, sementara 52% Sedang dan 16% Kurang. Angka partisipasi anak usia PAUD (5–6 tahun) dan remaja usia SMA (16–18 tahun) masih rendah, terutama di daerah pinggiran. Literasi dan numerasi di pendidikan kesetaraan pun tergolong rendah.
Di sisi lain, indikator karakter murid, iklim kebinekaan, dan penyerapan lulusan SMK menunjukkan capaian yang baik. BPMP mendorong pemerintah daerah untuk bisa merevitalisasi sarana pendidikan, yang belum memadai
seluruh upaya BPMP selaras dengan delapan prioritas nasional Kementerian Pendidikan. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan pembelajaran yang menyentuh kebutuhan lokal.
“Semua kami dasarkan pada data rapor pendidikan dan survei lingkungan belajar. Dari sana kami bisa tahu mana yang harus segera dibenahi. Kami tidak sekadar mencatat, tapi turun langsung,” pungkasnya. (Msr)
