Miris! Di Balik Gemerlap Lamsel Fest 2026: Kepala Dinas Diduga Diminta Setor Rp50–100 Juta ke TUK Bagian Umum

KALIANDA – Informasi dugaan permintaan setoran uang dari sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan ke Subbagian Tata Usaha Keuangan (TUK) Bagian Umum mencuat di tengah gelaran Lamsel Fest 2026 di Lapangan Korpri, Kalianda. Informasi yang beredar menyebut setiap kepala dinas diminta menyetorkan uang Rp50 juta hingga Rp100 juta.

Media ini menerima informasi tersebut dari sumber internal di lingkungan Pemkab Lampung Selatan. Informasi itu menyebut permintaan setoran dilakukan melalui bagian TUK Bagian Umum, subbagian yang mengurus administrasi anggaran, perbendaharaan, dan pelaporan keuangan instansi di lingkungan kantor Bupati Lampung Selatan.

Berdasarkan penelusuran awal media ini, seorang pegawai yang bekerja di salah satu dinas di lingkungan Pemkab Lampung Selatan membenarkan adanya informasi tersebut. Sumber itu tidak berkenan disebutkan namanya karena khawatir risiko jabatan.

“Informasi itu benar adanya. Itu bukan rahasia lagi. Dampaknya, bendahara harus memutar otak mengalihkan sejumlah anggaran yang ada demi memenuhi permintaan uang tersebut,” kata sumber tersebut, kepada media ini, Minggu, (15/11/2026).

Sumber tersebut juga tidak merinci dinas mana saja yang diminta menyetor, besaran pasti per dinas, maupun dokumen yang menjadi dasar permintaan. Media ini belum memperoleh bukti dokumen yang dapat memverifikasi klaim tersebut.

Meski demikian, informasi ini telah membuat gempar lingkungan Pemkab Lampung Selatan. Sejumlah pihak mempertanyakan siapa yang berwenang memerintahkan penyetoran dan untuk kepentingan apa uang tersebut diminta.

Bupati: Lamsel Fest Ruang Kebersamaan Warga

Di tengah kemeriahan Lamsel Fest 2026, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan pernyataan resmi saat pembukaan festival. Menurut Egi, Lamsel Fest bukan sekadar hiburan, melainkan ruang kumpul bagi seluruh warga untuk menikmati berbagai kegiatan sekaligus mengenal potensi daerah.

“Lamsel Fest bukan sekadar hiburan. Festival ini jadi ruang kumpul untuk semua warga. Di sini warga bisa menikmati berbagai kegiatan, sekaligus mengenal potensi daerahnya sendiri,” ujar Egi.

Egi juga menyinggung perjalanan Kabupaten Lampung Selatan yang memasuki usia ke-70 tahun. Ia menyebut perjalanan itu menunjukkan kekuatan, semangat, dan daya juang masyarakat.

“Energi masyarakat Lampung Selatan tidak pernah habis. Orang Lampung itu hebat, kuat, dan tidak mudah putus asa. Hari ini kita merayakan Lamsel Fest 2026. Tidak terasa, satu tahun sudah berlalu sejak Lamsel Fest 2025,” kata Egi.

Pada kesempatan itu, Egi juga menyapa tamu kehormatan, termasuk delegasi internasional dari Korea Selatan, Rusia, Polandia, dan Bulgaria yang ikut meramaikan Lamsel Fest 2026.

“Selamat datang masyarakat Lampung Selatan dan seluruh tamu kehormatan. Welcome to South Lampung. Kami menyambut hangat kehadiran delegasi dari empat negara yang ikut menjadi bagian dari perayaan ini,” katanya.

Egi menjelaskan tema tahun ini, The Spirit of Krakatoa, sebagai gambaran kekuatan untuk bangkit dan tumbuh setelah menghadapi tantangan.

“Spirit of Krakatoa, Krakatau pernah meletus, tetapi dari dasar lautnya muncul Anak Krakatau. Ini menggambarkan bahwa dari setiap tantangan selalu ada kekuatan untuk bangkit dan tumbuh kembali,” tuturnya.

Di tengah kemeriahan, Egi juga meminta warga dan pengunjung menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama festival berlangsung.

“Pesan saya, jaga kebersihan, jaga keamanan, dan jaga ketertiban. Kita harus menjaga nama baik Lampung Selatan. Masyarakatnya dikenal baik, santun, dan hebat,” kata Egi.

Namun, hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan spesifik dari Bupati Lampung Selatan terkait informasi dugaan permintaan setoran Rp50 juta hingga Rp100 juta kepada sejumlah kepala dinas melalui TUK Bagian Umum. Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi langsung dari Bupati, Sekretaris Daerah, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Bagian Umum, serta sejumlah kepala dinas.

Media ini menjunjung asas praduga tak bersalah. Informasi yang beredar masih berstatus dugaan dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum. Jika terbukti, permintaan setoran oleh pejabat kepada kepala dinas berpotensi menjadi persoalan serius dalam prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Media ini akan terus menelusuri informasi ini untuk mendapatkan fakta yang akurat dan terpercaya. Setiap pihak yang merasa namanya disebut berhak memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan hukum dan etika jurnalistik. (**)

Pos terkait