LAMPUNG – Proyek rehabilitasi jaringan irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Way Kandis di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung yang bernilai kontrak Rp2,26 miliar lebih menjadi sorotan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Provinsi Lampung.
Sorotan ini bukan tanpa alasan. PGK menilai terdapat dugaan persoalan serius dalam pelaksanaan pekerjaan, terutama terkait sedimentasi tanah dan lumpur yang diduga tidak diangkat terlebih dahulu sebelum pemasangan pasangan batu pada saluran drainase.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai metode pelaksanaan pekerjaan. Sebab, sebelum pemasangan batu dilakukan, dasar saluran seharusnya dipersiapkan dan dibersihkan dari sedimentasi lumpur sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan dalam dokumen kontrak.
Ketua DPW PGK Lampung, Andri Trisko, S.H., M.H., menegaskan bahwa berdasarkan hasil pengamatan pihaknya, terdapat dugaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak dan gambar perencanaan.
“Kami melihat ada dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Ini persoalan serius karena proyek tersebut menggunakan uang negara dengan nilai mencapai Rp2,26 miliar lebih. Jangan sampai anggaran sebesar itu dikerjakan asal-asalan tanpa memperhatikan kualitas dan ketentuan yang sudah ditetapkan,” tegas Andri, Senin (16/11/2026).
Menurut Andri, persoalan utama yang harus diperiksa adalah proses persiapan dasar saluran sebelum pemasangan pasangan batu. Ia mempertanyakan dugaan masih adanya sedimentasi tanah dan lumpur yang tidak dibersihkan terlebih dahulu.
“Intinya, sebelum pemasangan batu, sedimentasi tanah dan lumpur harus diangkat terlebih dahulu. Jangan sampai batu hanya ditempelkan di atas tanah atau lumpur yang masih menumpuk. Dasar saluran harus dipersiapkan sesuai metode kerja dan spesifikasi teknis,” tegasnya.
Andri menjelaskan, apabila sedimentasi tidak dibersihkan sebelum pemasangan batu, terdapat potensi pasangan batu hanya menempel pada lapisan tanah atau lumpur, bukan terpasang pada dasar yang telah dipersiapkan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele karena dapat memengaruhi kualitas dan kekuatan konstruksi saluran.
“Kami mempertanyakan proses pengerjaannya. Apakah lumpur dan sedimentasi sudah diangkat sebelum batu dipasang? Kalau belum, ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai secara kasatmata bangunan terlihat selesai, tetapi proses pelaksanaannya diduga tidak sesuai ketentuan,” ujarnya.
PGK juga meminta agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi dasar saluran, metode pemasangan batu, serta kesesuaian pekerjaan dengan gambar perencanaan dan spesifikasi teknis.
Andri menegaskan, apabila hasil pemeriksaan teknis membuktikan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan tidak dapat diperbaiki tanpa pembongkaran, maka pekerjaan tersebut harus dibongkar ulang dan dipasang kembali sesuai ketentuan.
“Kalau memang terbukti tidak sesuai spesifikasi, jangan hanya ditambal atau diperbaiki di bagian permukaan. Harus dibongkar ulang dan dipasang dari awal sesuai metode teknis yang benar. Jangan mengorbankan kualitas bangunan hanya demi mengejar penyelesaian pekerjaan,” tegasnya.
Selain persoalan sedimentasi, Andri juga mempertanyakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Pengawasan tidak boleh hanya menjadi formalitas di atas kertas. Setiap tahapan pekerjaan harus diperiksa, termasuk proses pembersihan dasar saluran sebelum pemasangan pasangan batu dilakukan.
“Kalau pengawas benar-benar bekerja, seharusnya setiap tahapan pekerjaan diperiksa. Jangan sampai pengawasan hanya formalitas di atas kertas. PPK dan konsultan pengawas harus menjelaskan bagaimana pekerjaan ini diawasi,” katanya.
Ia juga meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap kekuatan dan kondisi pondasi saluran, termasuk pengujian teknis apabila diperlukan untuk memastikan pekerjaan telah memenuhi persyaratan konstruksi.
“Ini bukan soal sepele. Saluran irigasi berhubungan langsung dengan air. Kalau dasar saluran tidak dipersiapkan dengan benar, kualitas dan ketahanan bangunan bisa dipertanyakan. Karena itu, semuanya harus diuji dan diperiksa oleh pihak yang berkompeten,” tambahnya.
Berdasarkan dokumen LPSE Provinsi Lampung, proyek tersebut memiliki pagu anggaran Rp2,4 miliar dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp2.399.995.000. Pemenang tender adalah ATHA RAZKA KONSTRUKSI dengan nilai penawaran sekitar Rp2,357 miliar dan nilai negosiasi sebesar Rp2.264.299.225,32.
Dengan nilai kontrak mencapai Rp2,26 miliar lebih, PGK meminta Dinas PSDA Provinsi Lampung, PPK, dan konsultan pengawas segera turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
Andri menegaskan, pemeriksaan harus benar-benar dilakukan di lapangan, bukan sekadar berdasarkan laporan administrasi. Terutama untuk memastikan apakah sedimentasi tanah dan lumpur telah dibersihkan sebelum pemasangan batu dilakukan.
“Kami minta PPK, konsultan pengawas, dan Dinas PSDA turun langsung memeriksa. Pastikan apakah sedimentasi sudah diangkat sebelum pemasangan batu. Jika ditemukan penyimpangan, tindak sesuai aturan. Kalau memang harus dibongkar ulang, lakukan pembongkaran dan pemasangan kembali sesuai spesifikasi. Jangan sampai masyarakat hanya menerima bangunan yang terlihat selesai, tetapi kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
PGK memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.
“Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Jangan tunggu rusak baru bertindak. Sebelum batu dipasang, lumpur harus dibersihkan terlebih dahulu. Jangan sampai pekerjaan miliaran rupiah dikerjakan tanpa memperhatikan kualitas. Ini soal integritas dan tanggung jawab terhadap uang rakyat,” pungkas Andri.
Hingga berita ini ditulis, wartawan masih berupaya menghubungi PPK, konsultan pengawas, dan pihak kontraktor untuk meminta klarifikasi. Dinas PSDA Provinsi Lampung juga belum memberikan keterangan resmi.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan.(*)








