Bandar Lampung – Di tengah 13 provinsi lain yang mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok, Lampung mencatat kinerja berbeda. Indeks Perkembangan Harga (IPH) di provinsi ini relatif stabil pada minggu kedua September 2025, dengan kenaikan indeks nol.
Fakta tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian secara virtual dan di ikuti Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, bersama kepala perangkat daerah dan unsur Forkopimda dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Lampung, Selasa(16/9/2025).
“Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di 13 provinsi tersebut adalah cabai merah dan daging ayam ras, dengan total 165 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH,” jelas Amalia.
Sebaliknya, 23 provinsi justru mencatat penurunan IPH. Di Sumatra, kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara (5,96%), sementara di Pulau Jawa tertinggi di Kota Banjar, Jawa Barat (2,24%).
Namun, Rakor ini tak hanya membahas soal harga pangan. Forum tersebut juga menjadi ruang strategis untuk menyosialisasikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, yang digadang sebagai salah satu pilar menuju Indonesia Emas 2045.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan transformasi kelembagaan dari BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga). Ia menyebut, kementerian ini akan fokus pada isu kependudukan dan pembangunan keluarga.
“Dari 286 juta penduduk Indonesia, terdapat sekitar 72 juta keluarga. Inilah fondasi utama kita. Kalau keluarga kita baik-baik saja, maka insyaallah ekonomi juga baik, inflasi juga baik, dan negara juga akan baik,” ujar Wihaji.
Ia menyoroti pentingnya mengelola bonus demografi. Saat ini, Indonesia memiliki 192 juta penduduk usia produktif (14–65 tahun). “Ketika ada umur yang produktif, harapannya pemerintah hadir memberikan peran yang sama, dalam hal ini kesempatan kerja,” tambahnya.
Untuk itu, Wihaji menitipkan 30 Indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga (PJPK) kepada pemerintah daerah. Indikator itu mencakup target wajib belajar 12 tahun, kompetensi profesi, ketersediaan lapangan kerja, kontribusi pajak, hingga perlindungan sosial universal. “Saya titip agar 30 indikator ini dapat dimasukkan ke dalam RPJMD. Mari kita kerjakan bersama-sama, tahap demi tahap,” tegasnya.
Menutup Rakor, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa bonus demografi adalah peluang besar bagi Indonesia untuk melompat menjadi negara dominan. “Dengan adanya bonus demografi ini, kalau kita bisa manfaatkan menjadi produktif, maka kita akan melompat menjadi negara dominan. Di daerah, kita tidak hanya memanfaatkan SDA saja, tetapi juga bagaimana membuat anak muda kita produktif, terdidik, dan terlatih,” Tutupnya. (Red)
