PESAWARAN — Maraknya pemberitaan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 mendorong Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Pesawaran berkomitmen untuk mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kepastian hukum.
Ketua AWPI Pesawaran, Syahrul, yang akrab disapa Maung Andalas, mendesak Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar lebih peka dan berhati-hati dalam melaksanakan anggaran pembangunan di Bumi Abdan Jejama.
Menurut Syahrul, sejumlah pekerjaan pembangunan saat ini menjadi sorotan publik. Ia mencontohkan pengerjaan tender pembangunan di Kecamatan Way Lima yang diduga tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis), serta pengerjaan jalan lingkungan di Desa Kota yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari dinas terkait.
“Dinas terkait harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi yang berkembang di masyarakat,” tegas Syahrul, Minggu (21/12/2025).
Lebih lanjut, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap potensi praktik korupsi yang dapat merugikan daerah. Syahrul berharap agar penyimpangan anggaran tidak dibiarkan tumbuh dan menggerogoti pembangunan Pesawaran.
“Jangan sampai Bumi Abdan Jejama semakin terpuruk, bahkan dicap sebagai kabupaten dengan stigma defisit anggaran ‘abadi’ akibat ulah oknum yang hanya memikirkan kepentingan pribadi,” ujarnya.
Syahrul juga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan anggaran pembangunan, khususnya proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemenang tender.
“DPRD harus ikut mengawasi secara aktif. Jangan sampai terkesan tutup mata, yang justru memunculkan pertanyaan publik seolah-olah proyek pembangunan ini menjadi ajang ‘bagi-bagi keuntungan’,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Syahrul menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Ia berharap Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak profesional dan tidak pandang bulu dalam menindak setiap dugaan penyimpangan anggaran.
“Kami berharap APH tegas dan adil dalam memberantas korupsi, khususnya di Bumi Abdan Jejama yang sama-sama kita cintai,” pungkasnya.
Pernyataan Ketua AWPI Pesawaran tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, sekaligus mendorong tindak lanjut hukum atas setiap dugaan penyimpangan yang ditemukan. (Red)
