Lampung- – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, menyatakan kesiapannya untuk mengawali enam kebutuhan sektor pendidikan yang disuarakan siswa agar mendapat tindak lanjut dari pihak eksekutif.
Sebagai legislator yang membidangi pendidikan, Syukron menegaskan bahwa DPRD mempunyai tanggung jawab untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan pelajar. Ia menilai tuntutan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan pendidikan dan arah kebijakan publik di Provinsi Lampung.
“Sebagai anggota Komisi V, saya akan mengawali aspirasi mahasiswa dan mengajak kolega di DPRD untuk bersama-sama memperjuangkan tuntutan ini,” ujar Syukron dalam pernyataan di Bandarlampung, Selasa.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga berdiskusi dengan massa mahasiswa dan menyampaikan apresiasi atas representasi aspirasi yang dilakukan secara damai meski berlangsung di bulan suci Ramadhan.
Syukron berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat menanggapi secara serius berbagai masukan tersebut demi perbaikan sistem pendidikan di daerah.
“Saya berharap eksekutif bisa segera menyampaikan aspirasi mahasiswa demi perbaikan sistem pendidikan di Lampung,” tambahnya.
Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (23/2/2026).
Aksi tersebut diterima pimpinan dan anggota DPRD sebagai bentuk komitmen lembaga legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD. Tuntutan tersebut meliputi penempatan sektor pendidikan sebagai prioritas kebijakan, realisasi pendidikan gratis, peningkatan anggaran pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan guru honorer.
Selain itu, siswa meminta pemindahan siswa SMA Siger ke sekolah yang memiliki legalitas dengan jaminan beasiswa, serta mendorong penerapan pajak progresif yang dialokasikan untuk mendukung pembiayaan pendidikan.
Aksi damai tersebut diakhiri dengan penandatanganan enam pernyataan sikap yang disaksikan Ketua DPRD Provinsi Lampung dan perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sebagai bentuk komitmen untuk menjamin aspirasi dalam waktu dekat.
DPRD Lampung menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan kebijakan pendidikan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat..(Red)
