Lampung Barat – Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung Barat menyoroti defisit anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD 2025 dan mendesak agar pemerintah lebih memprioritaskan program-program dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam penyampaian pandangan umum fraksi, Sukur, juru bicara Fraksi Golkar, menyampaikan kekhawatiran atas penurunan pendapatan daerah yang mencapai Rp47,7 miliar atau sekitar 4,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Penurunan ini membuat total pendapatan daerah hanya sebesar Rp1,06 triliun, sementara belanja tetap di atas Rp1,09 triliun. Ini artinya, kita menghadapi defisit struktural,” ujar Sukur di ruang sidang DPRD Lampung Barat.
Menurutnya, dengan kondisi seperti ini, pemerintah harus lebih selektif dan fokus dalam menentukan program prioritas. “Setiap rupiah harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar rakyat,” tegasnya.
Salah satu poin penting yang disorot adalah infrastruktur jalan. Fraksi Golkar mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan jalan Penataran, Padang Dalem, Sukarami yang telah berjalan secara gotong royong.
Namun, menurut Golkar, peran pemerintah tetap penting untuk menuntaskan pekerjaan yang belum selesai. Fraksi mendesak agar sisa pengerjaan jalan itu dianggarkan dalam APBD Perubahan 2025 atau paling lambat dalam APBD murni 2026.
“Pembangunan infrastruktur jalan harus menjadi prioritas karena menyangkut konektivitas dan perekonomian warga,” ujar Sukur menambahkan.
Selain jalan, masalah lampu penerangan jalan juga menjadi sorotan serius. Berdasarkan laporan warga dari berbagai kecamatan, sekitar 25 persen lampu penerangan jalan di 15 kecamatan dilaporkan tidak berfungsi.
“Ini sangat ironis, karena kita tahu bahwa penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) cukup signifikan. Namun manfaatnya belum dirasakan optimal oleh masyarakat,” kata Sukur.
Golkar mendesak agar pemerintah segera melakukan pendataan dan perbaikan menyeluruh terhadap fasilitas penerangan jalan yang rusak atau tidak menyala.
Penerangan jalan, menurut fraksi, bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut keamanan warga terutama pada malam hari. “Fasilitas publik seperti ini semestinya tidak boleh diabaikan,” lanjutnya.
Selain infrastruktur fisik, Fraksi Golkar juga menyinggung perlunya efisiensi belanja birokrasi. Menurut mereka, dalam situasi defisit seperti ini, pengeluaran-pengeluaran administratif harus ditekan.
Golkar juga mengingatkan agar setiap program dan kegiatan yang dimasukkan dalam APBD Perubahan 2025 memiliki indikator yang jelas, baik output maupun outcome-nya.
“Jangan sampai kita hanya terjebak dalam serapan anggaran yang tinggi, tapi tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Sukur dalam sidang paripurna.
Lebih lanjut, fraksi meminta agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang tidak produktif atau memiliki serapan rendah dalam APBD sebelumnya.
“Program-program yang terbukti tidak efektif sebaiknya dihentikan, dan anggarannya dialihkan ke sektor-sektor prioritas,” tegasnya.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan APBD, termasuk dalam APBD Perubahan. Menurut mereka, keterlibatan publik dalam pengawasan anggaran sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Golkar juga mendukung upaya digitalisasi dalam sistem penganggaran dan pelaporan keuangan daerah sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan.
Pada bagian akhir pandangannya, Fraksi Golkar meminta komitmen nyata dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menjadi keluhan warga.
“Kami tidak ingin APBD Perubahan ini hanya menjadi ajang tambal sulam atau penyesuaian teknis belaka,” ujar Sukur menutup penyampaiannya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Barat yang memimpin jalannya rapat paripurna menyampaikan bahwa seluruh pandangan umum fraksi akan ditanggapi secara resmi oleh eksekutif dalam agenda berikutnya.
Ia juga meminta seluruh pihak untuk menjaga semangat konstruktif dan kolaboratif dalam pembahasan APBD Perubahan ini demi kepentingan masyarakat luas.
Dari sisi eksekutif, Bupati Lampung Barat dalam nota pengantarnya telah mengakui adanya tantangan fiskal tahun ini akibat penurunan transfer pusat dan realisasi pendapatan daerah yang tidak sesuai target.
Namun demikian, ia menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program-program prioritas sesuai dengan aspirasi masyarakat dan arah pembangunan daerah.
Dalam waktu dekat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijadwalkan akan memaparkan rincian perubahan program dan kegiatan yang diusulkan dalam APBD-P 2025 kepada seluruh fraksi di DPRD.
Pembahasan lanjutan di tingkat komisi dan badan anggaran diperkirakan berlangsung selama dua pekan ke depan sebelum disahkan dalam rapat paripurna pengesahan.
Dengan dinamika yang ada, Fraksi Golkar berharap hasil akhir APBD Perubahan 2025 benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat, bukan sekadar formalitas tahunan. (Arya/fai)
