LAMPUNG UTARA — Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, masyarakat Lampung Utara meminta Bupati Lampung Utara agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bekerja secara profesional di lapangan dan tidak sekadar bersifat formalitas.
Permintaan tersebut disampaikan salah seorang warga, Piki, kepada awak media. Ia berharap pengawasan harga kebutuhan pokok, khususnya gas elpiji 3 kilogram dan BBM bersubsidi, benar-benar dilakukan secara serius.
“Saya berharap Dinas Perdagangan Lampung Utara bisa bekerja profesional dalam mengawasi agar tidak terjadi lonjakan harga menjelang Nataru, terutama gas elpiji 3 kg dan BBM bersubsidi. Ini bukan rahasia umum, sering terjadi kenaikan harga karena dugaan lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap oknum nakal,” tegas Piki.
Keluhan serupa juga disampaikan Ryo, seorang pedagang UMKM di Lampung Utara. Ia mengaku kerap kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kg di pangkalan resmi.
“Saya jualan bakso. Kadang dapat gas di pangkalan, kadang tidak. Kalau beli di pengecer, harganya bisa sampai Rp25 ribu per tabung,” ungkap Ryo.
Ia pun meminta Bupati Lampung Utara agar menginstruksikan Disperindag untuk memperketat pengawasan serta bertindak tegas terhadap dugaan penyimpangan distribusi barang bersubsidi.
“Kami berharap dinas benar-benar turun ke lapangan dan bertindak tegas. Jangan masyarakat yang disuruh mengumpulkan bukti. Itu tugas mereka, karena mereka digaji negara untuk bekerja,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Bupati Lampung Utara dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung Utara terkait keluhan masyarakat tersebut. (Red)
