BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama jajaran Kementerian Keuangan memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk mempercepat penyelesaian kegiatan dan pencairan dana di akhir tahun anggaran 2025. Langkah ini diambil guna memastikan serapan anggaran berjalan optimal serta menghindari terjadinya sisa dana yang tidak terserap.
Sinergi tersebut terjalin saat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menerima kunjungan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Bandar Lampung dan perwakilan Bidang I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur, Selasa (15/10/2025).
Dalam pertemuan itu, tim DJPb menekankan pentingnya disiplin waktu dalam penyelesaian kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST), hingga pendaftaran dokumen di KPPN agar tidak melewati tenggat waktu. Pihak KPPN juga mengingatkan, dispensasi atas keterlambatan hanya dapat diberikan satu kali, sehingga setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus segera menuntaskan administrasi dan pelaporan keuangannya.
Sekda Marindo menegaskan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara satuan kerja, KPPN, dan BPKAD dalam mengelola dana dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Ia meminta seluruh OPD untuk lebih sigap dan tertib administrasi agar pelaksanaan program tidak terganggu.
“Setiap OPD perlu menjaga komunikasi aktif dan menyusun langkah percepatan agar penyerapan APBN dan APBD dapat berjalan maksimal sesuai target,” ujar Marindo.
Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah kepala dinas seperti dari Dinas Tenaga Kerja, PMPTSP, Peternakan dan Kesehatan Hewan, PSDA, Perindustrian dan Perdagangan, PMD dan Transmigrasi, Kelautan dan Perikanan, Bappeda, serta Biro Administrasi Pembangunan. Dalam forum tersebut, Sekda turut menyoroti pentingnya efisiensi pelaksanaan kegiatan serta kepatuhan terhadap regulasi agar tidak terjadi pemblokiran anggaran.
“Pengawasan harus dilakukan sejak awal agar tidak ada keterlambatan realisasi dan tidak menimbulkan masalah di akhir tahun,” tegasnya.
Rapat koordinasi itu ditutup dengan komitmen bersama antara Pemprov Lampung dan jajaran Kemenkeu untuk memperkuat sinergi, menjaga akuntabilitas, dan mempercepat proses pencairan dana menjelang penutupan tahun anggaran.
