SUKADANA – Ketua NGO Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) kordinator wilayah (Korwil) Lampung Timur dan Kota Metro, Sidik Ali, menyebut aksi walkout sejumlah kades saat Musrenbang di Kecamatan Way Jepara bertentangan dengan norma, etika dan estetika.
“Jelas, tindakan kades itu melanggar nilai adat istiadat orang timur khususnya di Provinsi Lampung menyangkut Piil Pesengiri, Nemuy Nyimah dan Nengah Nyappur,” kata dia, Selasa (14/2/2023).
Selain itu, sambungnya, Musrenbang sebagai tempat menampung aspirasi dan tolak ukur program pembangunan strategis ke depan dan dihadiri petinggi hingga pejabat penting, tentu saja merasa dipermalukan.
“Ini suatu bentuk indisipliner, ketidakhormatan dan ketidakpatuhan kepada atasan, apalagi aksi ini dipertontonkan di depan publik dan khalayak, kemudian menjadi viral,” jelas dia.
“Saya juga sangat memaklumi dan memahami kondisi psikologis para pejabat yang hadir saat itu dan apa yang dirasakan saat kejadian,” ujar dia lagi.
JPK Korwil Lampung Timur dan Metro pun sependapat agar Inspektorat Lampung Timur memanggil kedelapan kades tersebut untuk diperiksa, menyangkut disiplin, etika, estetika dan norma.
Mereka para kades juga merupakan pejabat publik yang dipilih langsung oleh masyarakat, tentunya harus memberikan contoh suri tauladan dan sebagai pengayom yang baik bagi masyarakatnya.
“Yang berprestasi diberikan penghargaan dan yang bersalah atau melanggar harus diberikan hukuman sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku dalam lingkungan aparatur sipil negara dan turunannya,” papar dia.
Ia berharap, kejadian ini dapat dijadikan pelajaran yang berharga, dan tidak hanya untuk kepala desa tetapi pelajaran dan hikmah yang harus dipetik bagi seluruh ASN di Lampung Timur.
“Tapi, masalah kades walkout ini juga tidak harus melibatkan kejaksaan, karena nantinya publik dan masyarakat menganggap terlalu berlebihan, sehingga menimbulkan interprestasi dan persepsi serta pemikiran negatif,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah kades yang walkout diketahui karena merasa kecewa lantaran usulan pembangunan yang mereka sampaikan tak pernah digubris.
Selain itu, pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga disebut tidak merata dan hanya di desa itu-itu saja. Sehingga para kades melakukan walkout sebagai bentuk protes.(RMT)
