BANDARLAMPUNG – ISU penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih terus menjadi isu politik nasional paling banyak dibicarakan, meski pemerintah telah menetapkan pelaksanaannya pada 14 Februari 2024.
Hal itu dilatarbelakangi sejumlah peristiwa politik yang dicurigai mengarah pada penundaan pemilu, salah satunya munculnya persoalan sistem pemilu proporsional terbuka maupun tertutup. Isu penundaan pemilu telah berulang kali naik ke permukaan dan telah berulang kali pula pemerintah menyatakan sikap bahwa Pemilu 2024 akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama penyelenggara pemilu.
Salah satu pengamat politik yang konsisten mencurigai adalah Rocky Gerung yang hampir setiap hari mengulas potensi penundaan pemilu di Channel Youtube Rocky Gerung Official FNN.
Ia tak cuma mengulas gejala dari prilaku politik elit dari hari ke hari yang berpretensi pada penciptaan penundaan pemilu, namun juga mengingatkan adanya konsekuensi revolusi oleh masyarakat apabila pemilihan umum (Pemilu) 2024 ditunda.
“Ya revolusi lah (kalau Pemilu ditunda),” kata Rocky di sela-sela mengikuti aksi demonstrasi menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Rocky menegaskan Pemilu merupakan hak dasar warga negara untuk dipilih dan memilih yang digelar secara periodik.
“Itu hak dasar warga negara dipilih dan memilih di dalam Pemilu yang secara periodik dilakukan,” ujarnya.
Dia menegaskan hanya melalui Pemilu bisa mengubah keadaan rakyat Indonesia.
“Hanya dengan Pemilu kita bisa mengubah keadaan, itu point-nya,” ucapnya.
Sebelumnya, Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan jika masih ada yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda.
“Masih ada juga ada yang ingin dalam tanda kutip untuk menduda Pemilu tahun 2024 ini,” kata Jazilul pada pembukaan uji kelayakan dan kepatutan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) PKB di kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (21/2/2023).
Jazilul berharap agar Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Mudah-mudahan Pemilu 2024 sesuai agenda dan sesuai jadwal,” ujar Wakil Ketua Umum PKB ini.
Dalam sambutannya, Jazilul juga menyinggung perihal sistem Pemilu 2024 yang saat ini masih judicial review di mahkamah konstitusi (MK).
“Namun, PKB sudah siap dan bahkan hari ini masih ada uji judicial review di MK menyangkut sistem proposional tertutup dan sistem proposional terbuka,” ucapnya.
Menurutnya apabila Pemilu 2024 menggunakan sistem proposional tertutup maka kompetensi tak lagi variabel penting.
“Jadi kompetensi dan lain-lain tidak penting ketika nomor urut itu dilakukan atau dengan sistem tertutup,” imbuhnya.
Setop Narasi Penundaan Pemilu
Pengamat Politik UIN Jakarta, Adi Prayitno berbicara mengenai dinamika gugatan sistem pemilu yang kini sedang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebab putusan Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan sistem pemilu yang ditunggu-tunggu masyarakat rawan dijadikan pintu masuk untuk menunda Pemilu 2024.
Adi pun menegaskan situasi negara hari ini sedang baik-baik saja, tak ada satu alasan untuk menunda Pemilu 2024.
Hal itu disampaikannya dalam sebuah diskusi yang digelar di DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023).
“Negara saat ini baik baik saja, tidak ada krisis keuangan, tidak ada kerusuhan, konflik, saya kira suasana cukup harmonis,” kata Adi.
“Ini soal bagaimana memperjuangkan demokrasi kita secara konstitusional, jadi saya merasa muda kembali, saya kalau penundaan pemilu sudah pasti menolak,” imbuhnya.
Adi Prayitno juga meminta para elite politik untuk tak meneruskan narasi penundaan pemilu karena bertentangan dengan demokrasi yang telah diterapkan.
“Jadi kalau ada elite negara ini stop itu tidak baik secara akhlak demokrasi, itu sudah bertentangan dengan demokrasi kita, jangan genit-genit,” ujarnya.
“Bagi saya, kalau pemilu ditunda akan jadi petaka,” tandasnya.(*/IWA)
