Way Kanan – Proyek rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan laboratorium komputer di SMK Negeri 1 Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Lampung, yang menelan anggaran Rp2.823.190.000 dari APBN 2025, menuai sorotan tajam. Diduga, pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) yang menjadi pedoman proyek pendidikan tersebut.
Saat dimintai klarifikasi, Kepala SMKN 1 Baradatu, OKI Syaepul Miswal, justru menyebut bahwa ketua pelaksana kegiatan adalah Cik Raden dan segala sesuatu nya ada di beliau Namun, bukannya memberi penjelasan yang menenangkan publik, sikap kepala sekolah itu dinilai cenderung lepas tangan. Dari hasil investigasi tim AWPI, sempat terdengar percakapan internal oknum guru yang menimbulkan pertanyaan besar. Dalam obrolan itu muncul ungkapan, “ibarat ular, kalaupun palak dipegang, ekornya akan mengikut.” Kalimat bernuansa simbolis ini semakin menguatkan dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pelaksanaan proyek.
Sikap Oki sebagai kepala sekolah pun turut disorot. Alih-alih bersikap kooperatif kepada wartawan, ia justru memperlihatkan sikap acuh bahkan terkesan arogan. Kehadirannya di ruang kerja disertai dengan kebiasaan merokok di hadapan awak media membuat suasana semakin tidak nyaman. Sejumlah wartawan menilai, perilaku demikian tidak pantas ditunjukkan oleh seorang pendidik maupun pemimpin sekolah.
Dalam perbincangan dengan wartawan, Oki malah membandingkan kinerjanya dengan kepala sekolah sebelumnya, Sujarwo, yang menjabat selama 12 tahun. Ia menyebut, masa kepemimpinan Sujarwo minim pengadaan komputer maupun alat peraga pendidikan. Sementara dirinya justru membanggakan pembangunan pagar sekolah yang, menurutnya, dibiayai dari dana pribadi dengan bantuan komite sekolah. Pernyataan ini semakin memunculkan kesan bahwa kepala sekolah lebih sibuk menunjukkan pencitraan pribadi ketimbang menjawab substansi persoalan pembangunan yang dibiayai uang negara.
Melihat situasi ini, DPC AWPI Way Kanan mendesak agar pihak terkait, mulai dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung hingga konsultan pengawas, segera turun tangan. Audit menyeluruh perlu dilakukan sejak awal hingga akhir agar potensi penyimpangan dapat segera diungkap. “Kalau tidak ada evaluasi menyeluruh, potensi kerugian negara terbuka lebar. Yang paling dirugikan jelas siswa, karena bangunan sekolah yang seharusnya nyaman dan aman justru dikerjakan asal jadi,” tegas Agus Medi, Selasa (12/8/2025).
Hingga berita ini diturunkan, kepala sekolah belum memberikan klarifikasi resmi. Tim Haluan Lampung Grup akan terus menelusuri kasus ini dan menyajikan perkembangan lebih lanjut pada edisi mendatang. (Tim)
