MUI Lampung Bela Zulhas

MUI Lampung Bela Zulhas
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Foto Istimewa

Bandarlampung – Sebuah video yang menampilkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, menjadi viral beberapa hari lalu, menimbulkan dugaan penistaan agama. 

Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung menyatakan bahwa Menteri Zulkifli, yang akrab disapa Zulhas, tidak bermaksud melakukan penistaan agama.

Bacaan Lainnya

Sekretaris Umum MUI Lampung, Mansyur Hidayat, mengungkapkan bahwa tanggapan resmi MUI telah disampaikan oleh Ketua Umum MUI Lampung, Prof. Moh Mukri. 

“Atas nama Lembaga atau organisasi MUI, tanggapan terhadap hal dimaksud sudah disampaikan oleh Ketum MUI Lampung; Prof Moh Mukri,” katanya melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 21 Desember 2023.

Baca Juga  Bermain Biosolar Subsidi, Puluhan SPBU Disanksi

Prof. Moh Mukri, Ketua Majelis Ulama Provinsi Lampung, menjelaskan bahwa ucapan Zulhas yang viral di media sosial merupakan kelakar atau candaan dan tidak dimaksudkan sebagai penistaan agama. 

Beliau menekankan bahwa Zulhas, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), hanya ingin menyampaikan pesan menjelang pemilihan presiden, agar perbedaan pilihan politik tidak menyebabkan perpecahan di masyarakat, termasuk dalam praktik keagamaan.

“Maksud Pak Zulhas dari video itu yang saya tangkap adalah bahwa jangan sampai ada agenda pilpres lima tahunan ini membuat masyarakat terbelah bahkan dalam hal-hal amaliyah seperti gerakan sholat dan ucapan aamiin yang selama ini jadi kepercayaan yang benar, jadi sumber perpecahan,” ungkap Mukri.

Baca Juga  KPK Dalami Keterlibatan Zulhas dan 3 Anggota DPR

Sementara, menanggapi situasi ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengimbau masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung, agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas atau hoax. 

Masyarakat diharapkan untuk mencari kebenaran informasi dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peristiwa ini mengingatkan kembali pentingnya memahami konteks dalam komunikasi publik, terutama dalam hal yang berkaitan dengan isu sensitif seperti agama dan politik.(Alb)

Pos terkait