OPD Lambar ‘Boikot’ Acara Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029

OPD Lambar 'Boikot' Acara Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029
OPD Lambar 'Boikot' Acara Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029. Foto Radar

Liwa – Acara konsultasi publik I penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, Selasa (23/4/2024), tak satupun dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Satu-satunya Kepala Dinas yang datang, adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung Barat, karena memang instansi inilah yang bertidak sebagai ‘tuan rumah’ acara.

Bacaan Lainnya

Pantauan lapangan, acara konsultasi publik penyusunan KLHS – RPJMD tersebut, dibuka oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setdakab Lampung Barat, Wasisno Sembiring.

Baca Juga  Waspada Serangan Difteri: Satu Pasien Meninggal Dunia di Lampung Barat

Ada sebanyak 54 Kepala OPD yang diundang langsung melalui surat oleh Penjabt (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), Drs Adi Utama. Masing-masing terdiri dari Kepala Instansi Vertikal, Kepala Perangkat Daerah hingga 15 camat yang ada di wilayah ini.

Sangat disayangnya, para Kepala OPD tak satupun yang muncul di ruang rapat. Bahkan, 15 camat yang ikut diundang pun banyak yang tidak ‘nongol’. Tercatat, ada sebanyak enam kecamatan tidak hadir. Sedangkan satu-satunya Kepala OPD, hanya Kepala DLH Lampung Barat, Muhammad Henry Faisal.

Baca Juga  Pasar Wisata Jelajah Danau Ranau: Transformasi Ekonomi Lampung Barat

Dimintai tanggapannya, Anggota DPRD Lampung Barat Nopiadi yang dlam kaitan ini hadir di tengah-tengah rapat mewakili Ketua DPRD Lampung Barat, menyayangkan kenapa hal itu bisa sampai terjadi.

“Agenda ini kan penting, dimana pembahasan KHLS – RPJMD 2025-2029 membutuhkan masukan dari semua pihak,” katanya.

Nopiadi tidak melihat ketidak hadiran para Kepala OPD serta camat tersebut sebagai bentuk boikot atau sekadar kebetulan saja. Namun, yang menjadi sorotannya adalah kekhawatirannya terhadap kualitas KHLS.

Sebab, kata dia, konsultasi publik membutuhkan banyak pemikiran lintas OPD yang selanjutkan dijadika rekomendasi dalam RPJMD empat tahun kedepan.(*)

Pos terkait